Kamis, 08 November 2012

Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik


Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

Pasal 6
(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
h. tidak berada dalam pengampuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik Asing
 Pasal 7
(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada
perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik
Asing tersebut.
(2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara salnya;
d. tidak pernah dipidana;
e. tidak berada dalam pengampuan;
f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia;
h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil
penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik;
i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan
j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan
pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.
(3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iatur dalam Peraturan Menteri.
Persyaratan Permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP)
Izin Usaha
Pasal 18
(1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.
(2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata
dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai
cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
1. alamat Akuntan Publik;
2. nama dan domisili kantor; dan
3. maksud dan tujuan pendirian kantor;
f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
1. nama Rekan;
2. alamat Rekan;
3. bentuk usaha;
4. nama dan domisili usaha;
5. maksud dan tujuan pendirian kantor;
6. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan
7. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Persyaratan Permohonan Izin Pembukaan Cabang KAP
Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik
Pasal 20
(1) Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri.
(2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang KAP;
c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
dan
d. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh
notaris.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Grand Launching CBT Exam for CPA of Indonesia



PRESS RELEASE
Jakarta, 29 Oktober 2012. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadakan Grand Launching
computer‐based testing (CBT) exam  for CPA of Indonesia yang diadakan di Swiss‐Bel Hotel, Mangga Besar,
Jakarta.   Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan persiapan CBT Exam for CPA of Indonesia
yang sebelumnya dimulai dengan kegiatan penyiapan sarana dan prasarana CBT Exam, dan kegiatan
sosialisasi CBT Exam for CPA of Indonesia ke beberapa kampus baik di Jakarta, Surabaya dan Makassar.  
CBT Exam for CPA of Indonesia merupakan ujian profesi Akuntan Publik di Indonesia berbasis komputer,
diselenggarakan oleh IAPI bekerja sama dengan Prometric yang merupakan salah satu penyedia jasa ujian
berbasis komputer terkemuka di dunia. Setiap peserta ujian dapat memilih pelaksanaan tempat dan waktu
ujian di lokasi testing center milik Prometric dan jaringannya, yang tersebar tidak hanya di Indonesia,
namun juga di kota‐kota besar di seluruh dunia.    Sehingga, jika dibandingkan dengan ujian sebelumnya
yang dilakukan dengan paper‐based test setahun tiga kali, maka CBT Exam ini akan memberikan fleksibilitas
waktu dan tempat serta kesempatan ujian yang lebih banyak bagi peserta.  
Ketua Umum IAPI, Tia Adityasih menjelaskan “lulus ujian CPA of Indonesia merupakan salah satu
persyaratan utama dan paling kritikal bagi seseorang yang akan berpraktik sebagai Akuntan Publik di
Indonesia. Melalui CBT Exam bersama dengan Prometric kami berharap kuantitas dan kualitas CPA of
Indonesia meningkat, meningkatkan kredibilitas dan kehandalan ujian, memberikan layanan yang lebih
baik bagi semua stakeholder Akuntan Publik, meningkatkan minat peserta, dan menunjang pengakuan CPA
of Indonesia secara global. Ini penting mengingat profesi Akuntan Publik pada saat ini sedang
bertransformasi menjadi profesi global yang tidak lagi mengenal batas‐batas Negara,” demikian Tia
menambahkan.  
Sementara itu Prometric menyatakan komitmen dan dukungan penuh bagi pelaksanaan CBT Exam. "Kami
sangat antusias menjadi mitra IAPI dalam komputerisasi ujian CPA di Indonesia,” demikian terang Wakil
Presiden & General Manager untuk Asia Pasifik & Jepang, Prometric, Ramesh Nava, yang hadir di Jakarta.
“Pengalaman kami secara global dalam memberikan program lisensi kelas dunia bidang keuangan dan
akuntansi memberikan kepada kami pemahaman yang mendalam tentang bagaimana melakukan penilaian
kompetensi seseorang yang dapat berdampak secara ekonomi dan kehidupan terhadap orang lain. Tim
kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan ujian CPA of Indonesia sesuai standar global yang dapat
diakses oleh peserta ujian dengan aman dan dalam lingkungan yang handal, menawarkan pengalaman
ujian yang terbaik dan menjunjung tinggi nilai‐nilai kerahasiaan melalui teknologi perlindungan data yang
canggih dan sesuai praktik terbaik secara global,” Ramesh menambahkan penjelasannya.  
Acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat Pemerintah diantaranya dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa
Penilai Kementerian Keuangan, Bapepam dan Lembaga Keuangan, pimpinan KAP dan Akuntan Publik,
Ketua Jurusan Akuntansi, pejabat Prometric, serta undangan lainnya.  
*****
Tentang IAPI:
IAPI berdiri pada tahun 2007, merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik di Indonesia yang ditetapkan
berdasarkan UU No 5 tahun 2011, yang berwenang untuk: menyusun dan menetapkan Standar Profesional
Akuntan Publik, menyelenggarakan ujian profesi Akuntan Publik, menyelenggarakan pendidikan
profesional berkelanjutan, dan melakukan reviu mutu profesi Akuntan Publik. Berdasarkan UU No 5 tahun
2011, setiap Akuntan Publik di Indonesia wajib menjadi anggota IAPI.

PEDOMAN MEMBUAT OUTLINE


Membuat thesis
Langkah selanjutnya setelah pengumpulan informasi adalah meneliti hubungan antar informasi yang bersangkutan untuk membuat kerangka karangan (outline). Namun sebelum kita merumuskan outline, terlebih dulu kita menentukan thesis. Thesis adalah pernyataan utama yang digunakan sebagai landasan penulisan karya tulis. Thesis dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya. Pernyataan thesis adalah sesuatu yang dapat dijadikan acuan bahan argumentasi dari sebuah karya tulis. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk merumuskan thesis yang tepat dan kuat. Dalam tahap ini, tidak jarang kalimat thesis dapat berubah-ubah karena masih dalam proses penelusuran informasi. Namun, dari titik inilah kita sebenarnya mulai membuat karya tulis yang sebenarnya. Ciri-ciri thesis yang baik adalah sebagai berikut:
1. merupakan pernyataan yang kuat dan spesifik mengenai topik yang bersangkutan.
2. merupakan pernyataan pendapat dari sudut pandang tertentu mengenai suatu hal.
3. menarik perhatian audience untuk membaca dan menelusuri karya tulis secara menyeluruh.
Sebenarnya banyak sekali thesis yang dapat dikembangkan dari topik pilihan kita. Namun, untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik, selalu pilihlah thesis yang terkuat, yang ditunjang oleh data-data yang telah dikumpulkan.Seandainya thesis tidak sesuai dengan data, maka di sinilah kita harus menelisik ulang dan merumuskan thesis yang baru. Dalam kasus ini, misalkan kalimat thesis kita adalah: Online Games Berunsur Kekerasan Berdampak Perilaku Agresif pada Anak.

Menyusun Outline
Setelah thesis dapat dirumuskan barulah outline dapat disusun. Apa itu outline? Outline adalah kerangka poin-poin karya tulis yang disusun secara sistematis, yang nantinya akan dipaparkan lebih lanjut dan terperinci di bagian isi karya tulis. Adapun poin-poin ini disusun secara berurutan dari poin utama (main idea) hingga ke poin pendukung (supporting ideas). Fungsioutline tidak lain adalah untuk membentuk ruang lingkup pembahasan sebelum memulai penulisan karya tulis itu sendiri .
Membuat outline juga memberikan kita kesempatan untuk mengecek apakah poin-poin yang diajukan sesuai dengan lingkup topik yang dipilih. Apabila sekiranya masih ada hal-hal yang terlewat, maka kita dapat memperbaiki outline terlebih dulu sebelum melangkah lebih lanjut. Selain itu, outline membuat kita tetap fokus berada di jalur pembahasan yang benar. Pembahasan isi karya tulis yang dibuat tanpa outline sering kali melebar terlalu jauh bahkan menyimpang dari kalimat thesis itu sendiri. Oleh karena itu, outline sangat penting dalam memudahkan kita untuk membuat karya tulis dengan rinci, terarah dan tepat. Penyusunan outline dimulai dari bagian pembuka (introduction), isi (body) dan penutup (conclusion). Ketiga bagian ini nantinya akan dikembangkan lagi sesuai dengan thesis yang dirumuskan.
Berikut ini adalah contoh outline:
1. Popularitas online games di kalangan anak-anak
· Jenis-jenis online games yang beredar
· Frekuensi dan lingkungan bermain online games
· Sindrom kecanduan online games
2. Unsur kekerasan dalam online games dan perilaku agresif anak
· Aksi-aksi kekerasan yang terdapat dalam online games
· Pola Perilaku Agresif pada Anak yang bermain online games berunsur kekerasan
3. Mencegah dan mengobati dampak negatif online games berunsur kekerasan
· Peran keluarga dalam menyeleksi jenis permainan yang aman
· Peran lingkungan dalam membentuk kondisi psikologis anak
· Follow-up terhadap anak-anak yang terpengaruh efek negatif online games
Dari poin-poin ini, barulah kita bisa mengembangkan isi karya tulis yang sesungguhnya. Dari sini, potongan-potongan informasi yang kita kumpulkan dirangkai kembali sedemikian rupa sehingga mempunyai alur. Proses penulisan isi karya tulis juga tidak langsung jadi, tetapi memerlukan proses yang disebut dengan drafting atau membuat draft. Proses ini akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya

PAJAK


Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Definisi
Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :
§  Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
§  Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public savingyang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
§  Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Unsur pajak
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:
1.   Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2.   Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraantor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3.   Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4.   Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
5.   Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).
Jenis Pajak
Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:
Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008
Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
§  Bea Masuk
UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
§  Cukai
UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:
§  Pajak Provinsi terdiri dari:
1.    Pajak Kendaraan Bermotor;
2.    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3.    Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4.    Pajak Air Permukaan; dan
5.    Pajak Rokok.
§  Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
1.    Pajak Hotel;
2.    Pajak Restoran;
3.    Pajak Hiburan;
4.    Pajak Reklame;
5.    Pajak Penerangan Jalan;
6.    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7.    Pajak Parkir;
8.    Pajak Air Tanah;
9.    Pajak Sarang Burung Walet;
10.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Undang - undang Perpajakan Negara
1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4.    Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
5.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Fungsi pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
§  Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
§  Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
§  Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehinggainflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
§  Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Syarat pemungutan pajak
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
§  Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Contohnya:
1.    Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2.    Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3.    Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
§  Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
§  Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
§  Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
§  Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
§  Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi,perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
§  Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
§  Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
Contoh:
§  Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
§  Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
§  Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)
Asas pemungutan
Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:
1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
§  Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
§  Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
§  Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
§  Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
§  Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
§  Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
§  Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
§  Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
§  Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

            3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut:
§  Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
§  Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
§  Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
§  Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
§  Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.